Keadaan ekonomi Indonesia sampai saat ini memang masih carut-marut dan belum banyak berubah. Di tengah bahaya dan cengkeraman kapitalisme modal, kita dihadapkan pula dengan adanya globalisasi yang menuntut kita menghadapi pilihan yang memberatkan. Meskipun keadaan ekonomi kita saat ini masih carut-marut dan tidak stabil, namun semangat dari rakyat Indonesia tidak kenal menyerah. Namun, di saat semangat para pengusaha kecil di kalangan bawah, lagi-lagi mereka terbentur dengan permasalahan modal. Kita bisa cukup lega karena baru-baru ini pemerintah dari kementerian koperasi mengucurkan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang cukup bisa membantu masyarakat.
Kegigihan pengusaha kecil dalam menjalankan kualitas usahanya sudah tidak diragukan lagi. Hal ini terbukti ketika tahun-tahun lalu pemerintah merasa menyesal ketika memberikan kredit kepada pengusaha-pengusaha besar yang akhirnya berujung pada kredit macet. Di saat yang bersamaan pula, ada beberapa koperasi mengalami kebangkrutan karena dampak kenaikan BBM. Pemerintah selama ini pun kurang memperhatikan mengenai pemberdayaan koperasi dan usaha kecil serta menengah. Kita bisa melihat ini dari kesan yang ditimbulkan karena pemerintah baru mampu memberikan bantuan modal saja, sedang disisi pemberdayaan dan pembinaan masih kurang Seperti pada kasus minyak, ketika kita menggunakan prinsip ekonomi koperasi, kita tentu akan menggunakan minyak tersebut untuk kepentingan dalam negeri dulu, sebelum diekspor. Wujud produksi yang sehat ialah memuaskan rakyat dalam negeri: Pokok perekonomian ialah konsumsi rakyat …
Kelemahan Koperasi Indonesia saat ini
Sebenarnya koperasi memegang peranan yang sangat vital dan strategis dalam perekonomian Indonesia. Namun, saat ini belum banyak dari kita selaku penggerak koperasi yang benar-benar mengerti dan mau mendalami koperasi ini secara sungguh-sungguh. Hal ini bisa dilihat dari peran koperasi saat ini di Desa kita masing-masing. Koperasi di desa-desa kita kurang berjalan dengan optimal karena baik dari karena faktor intern maupun ekstern. Faktor intern misalnya kurangnya pemahaman tentang apa itu koperasi dan kinerjanya. Faktor ekstern bisa dari pemerintah misalnya kurangnya pemberdayaan yang dilakukan pemerintah terhadap koperasi-koperasi di lingkup kita.
Mungkin kita perlu mempertanyakan pula peran pemerintah saat ini, kenapa memberikan bantuan kepada pengusaha kita dengan sistem kredit?. Kenapa tidak diberikan langsung secara gratis Cuma-Cuma kepada masyrakat yang benar-benar tidak mampu secara ekonomi serta memberdayakan potensi mereka.
Kita cukup kaya dengan berbagai kekayaan alam yang bisa untuk dikembangkan ke dalam industri perdagangan juga industri makanan. Kesadaran masyarakat, bila tidak didukung oleh pemerintah, maka hal ini dirasa kurang. Karena untuk membangun sebuah industri rumah tangga kecil untuk dikembangkan menjadi cukup besar perlu pelatihan serta pembinaan dari pemerintah.
Kita bisa melihat makanan khas dari daerah ketika kita berwisata ke daerah-daerah di Indonesia misalnya jenang dodol dari Bandung, bakpia patuk dari Jogja, kue pastel dari Klaten, dan lain sebagainya. Selain industri makanan, kita juga bisa mengembangkan dari industri kerajinan seperti Solo cukup potensi dengan batiknya, kemudian Klaten dengan industri cinderamata dari kayu bamboo, dan lain sebagainya. Permberdayaan melalui koperasi akan lebih sesuai dengan karakter dari masyarakat Indonesia itu sendiri juga sesuai dengan dasar perekonomian di Indonesia yaitu dengan prinsip perekonomian berdasarkan konsep kekeluargaan. Koperasi saat ini cenderung hanya sebagai pemasar produk-produk luar saja, sedang dari makanan, atau produk dari dalam dareah kita sendiri sangat jarang diperhatikan.
Padahal kalau kita perhatikan selama ini, kelemahan ekonomi kita adalah karena kita belum bisa memegang dua peranan penting dalam ekonomi yaitu produksi dan distribusi. Kaum produsen sebagian terbesar dari masyarakat kita, konsumen demikian pula. Akan tetapi, kaum distributor terdiri dari bangsa asing. Dan inilah satu pokok yang penting dan menjadi sebab kelemahan ekonomi masyarakat kita.
Kita perhatikan kedudukan produksi kita. Disini tampak bahwa penghasilan kita amat terpecah-pecah dan sama sekali tidak mempunyai susunan yang sederhana. Di mana-mana terdapat produsen kecil-kecil, bekerja dengan hampir–hampir tidak berpokok. Dengan keadaan inilah, mereka lebih mudah terjerat oleh lintah darat dalam desa.
Dengan jalan piutang, para pemodal cukup bisa memiliki hak atas tanah pribadi dari petani. Saat ini, masyarakat pun sudah terstigma bahwa banklah yang bisa menyelesaikan persoalan mereka. Oleh karena itu, dibutuhkan peran dari pemerintah dan masyarakat untuk saling mendukung dan mendorong gerakan koperasi ini sebagai gerakan pembangkit harapan ekonomi kita. Koperasi dengan berbagai prinsip kekeluargaan, kerakyatan, semangat gotong royong, kerjasama, merupakan suatu solusi ditengah permasalahan perekonomian bangsa yang cukup lama ini. Sehingga diharapkan ekonomi Indonesia terbebas dari jeratan utang, dan bisa mencapai kemajuan dengan semangat kemandirian tidak seperti saat ini. Karena, bila bangsa sudah bisa mandiri, maka bangsa tersebut akan semakin dekat dengan kemajuan.
Sejarah pertumbuhan koperasi di seluruh dunia disebabkan oleh tidak dapat dipecahkannya masalah kemiskinan. Koperasi lahir sebagai alat untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dari perekonomian yang kapitalis.
Di Indonesia pengenalan koperasi memang dilakukan oleh dorongan pemerintah, bahkan sejak pemerintahan penjajahan Belanda telah mulai diperkenalkan. Gerakan koperasi sendiri mendeklarasikan sebagai suatu gerakan sudah dimulai sejak tanggal 12 Juli 1947 melalui Kongres Koperasi di Tasikmalaya. Pengalaman di tanah air kita lebih unik karena koperasi yang pernah lahir dan telah tumbuh secara alami di jaman penjajahan, kemudian setelah kemerdekaan diperbaharui dan diberikan kedudukan yang sangat tinggi dalam penjelasan undang-undang dasar. Dan atas dasar itulah kemudian melahirkan berbagai penafsiran bagaimana harus mengembangkan koperasi. Paling tidak dengan dasar yang kuat tersebut sejarah perkembangan koperasi di Indonesia telah mencatat tiga pola pengembangan koperasi. Secara khusus pemerintah memerankan fungsi “regulatory” dan “development” secara sekaligus (Shankar 2002). Ciri utama perkembangan koperasi di Indonesia adalah dengan pola penitipan kepada program yaitu : (i) Program pembangunan secara sektoral seperti koperasi pertanian, koperasi desa, KUD; (ii) Lembaga-lembaga pemerintah dalam koperasi pegawai negeri dan koperasi fungsional lainnya; dan (iii) Perusahaan baik milik negara maupun swasta dalam koperasi karyawan. Sebagai akibatnya prakarsa masyarakat luas kurang berkembang dan kalau ada tidak diberikan tempat semestinya.
Selama ini “koperasi” dikembangkan dengan dukungan pemerintah dengan basis sektor-sektor primer dan distribusi yang memberikan lapangan kerja terbesar bagi penduduk Indonesia. Sebagai contoh sebagian besar KUD sebagai koperasi program disektor pertanian didukung dengan program pembangunan untuk membangun KUD. Disisi lain pemerintah memanfaatkan KUD untuk mendukung program pembangunan pertanian untuk swasembada beras seperti yang selama PJP I, menjadi ciri yang menonjol dalam politik pembangunan koperasi. Bahkan koperasi secara eksplisit ditugasi melanjutkan program yang kurang berhasil ditangani langsung oleh pemerintah bahkan bank pemerintah, seperti penyaluran kredit BIMAS menjadi KUT, pola pengadaan beras pemerintah, TRI dan lain-lain sampai pada penciptaan monopoli baru (cengkeh). Sehingga nasib koperasi harus memikul beban kegagalan program, sementara koperasi yang berswadaya praktis tersisihkan dari perhatian berbagai kalangan termasuk para peneliti dan media masa.
Pengembangan koperasi sebagai instrumen pembangunan terbukti menimbulkan kelemahan dalam menjadikan dirinya sebagai koperasi yang memegang prinsip-prinsip koperasi dan sebagai badan usaha yang kompetitif. Reformasi kelembagaan koperasi menuju koperasi dengan jatidirinya akan menjadi agenda panjang yang harus dilalui oleh koperasi di Indonesia. Dalam kerangka otonomi daerah perlu penataan lembaga keuangan koperasi (koperasi simpan pinjam) untuk memperkokoh pembiayaan kegiatan ekonomi di lapisan terbawah dan menahan arus ke luar potensi sumberdaya lokal yang masih diperlukan. Pembenahan ini akan merupakan elemen penting dalam membangun sistem pembiayaan mikro di tanah air yang merupakan tulang punggung gerakan pemberdayaan ekonomi rakyat.
